Kegiatan Usaha Pertambangan di Indonesia

        Kata pertambangan mungkin sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah terutama dalam sector pertambangan. Mulai dari Sumatera hingga ke bagian timur Papua semua pulau besar dilengkapi oleh bahan galian yang memiliki harga yang ekonomis untuk dieksploitasi. Perusahaan pertambangan sangatlah mempengaruhi perekonomian dan kesejahteraan negara. Ini terlihat dari pendapatan negara yang berasal dari pajak dan penghasilan masyarakat dari suatu perusahaan pertambangan. Salah satu buktinya dapat dilihat disini.
        Berdasarkan UU No 4 tahun 2009, pengertian dari pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Bahan galian sector pertambangan di Indonesia meliputi pertambangan mineral (mineral radioaktif, logam, non-logam, batuan) dan pertambangan batubara.

        Dari pengertian tersebut mengatakan bahwa pertambangan juga menyangkut hal pengolahan/pemurnian, penjualan dan pengangkutan, serta pascatambang. Pada beberapa perusahaan telah melakukan kegiatan tersebut dengan baik, namun ada juga yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sehingga banyak yang berpikiran semua perusahaan pertambangan hanyalah merusak lingkungan dan meningkatkan suhu di bumi. Contohnya saja yang pernah terjadi pada daerah Sumatera Selatan. Kendaraan angkutan batubara dengan menggunakan truk membuat jalur darat di daerah ini menjadi rusak dan terhambat sehingga menyebabkan kemacetan panjang, terutama ketika angkutan tersebut beriringan (konvoi) sampai 4 atau 5 truk. Sehingga saat itu diadakan “aksi” dari beberapa pihak.

 

Beberapa usaha pengangkutan dan reklamasi dari perusahaan yang sudah baik.

Namun, sekarang kembali lagi mencuat kebijakan pemerintah untuk memaksa semua perusahaan untuk melakukan pengolahan/pemurnian terhadap bahan galian hasil eksploitasi sebelum dijual atau dipasarkan. Sehingga menyebabkan beberapa perusahaan terancam tutup. Lihat disini.

        Sebenarnya kebijakan dari pemerintah ini memiliki tujuan baik untuk negara sehingga pendapatan dari penjualan dan pajak akan lebih maksimal dan dengan adanya usaha pabrik pemurnian dan pengolahan, dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi untuk masyarakat Indonesia, terutama daerah yang memiliki perusahaan pertambangan. Untuk kebijakan ini maka haruslah kembali dikoordinasikan secara baik baik dari pihak pemerintah maupun perusahaan. 

Selain kegiatan penambangan, perusahaan pertambangan memiliki kewajiban CSR (Corporate Social Responsibility) terhadap daerah yang terkena dampak lingkungan di sekitar wilayah pertambangan maupun nasional seperti tertera pada UU No 4 tahun 2009 sebagai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Dari program CSR ini, perusahaan berusaha untuk menciptakan suatu pembangunan yang berkelanjutan sehingga nanti apabila kegiatan tambang di daerah tersebut berakhir, maka daerah tersebut tetap menjadi eksis dan sejahtera. Program CSR yang sedang berlangsung sekarang contohnya pada PT. Newmont Nusa Tenggara dengan program Bootcamp yang bertujuan untuk mengajak masyarakat melihat langsung bagaimana peran penting dari PT Newmont untuk daerah Nusa Tenggara dan untuk negara Indonesia.